Rabu, 27 April 2016

Tinggal Landas atau Lepas Landas



Senin, 21 Maret 2016 pukul 16,21’17” satu pesan singkat masuk ke nomorku isinya, “Romo salam sore dari Ende. Ini dengan Pater Steph Tupeng, SVD di Flores Pos Ende. Kalau berkenan, saya mau telepon”. Kami menjawab singkat, “Oke, Pater pas selesai mengajar”.  Sejenak kemudian handphoneku berdering dan terjadilah dialog singkat antara kami dengan orang  nomor satu pada Harian Umum Flores Pos itu. Inti pembicaraan meminta kami agar memberikan pembaca media penjelasan perihal penggunaan frase “Tinggal landas”.
Pemimpin Redaksi media yang bermotto, “dari Nusa Bunga untuk Nusantara” ini meminta kami menjelaskan melalui media terkait adanya komentar atau polemik atas tulisan pada kolom Bentara Flores Pos, Senin (7/3). Pada kolom itu tertulis, “Ende Tinggal Landas?”  sebagai judul dan dalam ulasan lanjutannya muncul dua bentuk yaitu ‘tinggal landas’ dan ‘tanggal landas’.  Pada paragraf pertama bentuk yang dipakai ‘tinggal landas’ sedangkan pada paragraf kedua, ketiga, keempat dipakai bentuk ‘tanggal landas’.  Dua bentuk itu memang tampaknya membingungkan pembaca, tetapi jika rujukannya pada judul maka sebenarnya bentuk yang diulas hanya satu yaitu ‘tinggal landas’.
Deskripsi makna leksikal yang diberikan pada kolom itu tampaknya cukup memadai tentang  kata ‘tinggal’ dan kata ‘landas’.  Kata kunci pemaknaan terletak pada kata ‘tinggal’ dan makna yang berterima atau yang patut diterima, persis seperti yang diulas pengasuh ‘Bentara’.  ‘Tinggal’ memang berarti (1) masih tetap di tempatnya (2) sisanya (3) ada di belakang, terbelakang (4) tidak naik kelas (5) sudah lewat (6) lewat (7) diam (8) selalu, tetap (9) melupakan (10) tidak usah berbuat apa-apa (11) bergantung kepada, terserah kepada, terpulang kepada (12) sesuatu yang didiami. Pemaknaan yang amat tepat ini jelas menyentil rasa para pejabat yang loyal kepada atasan mereka (mungkin juga bupati Ende ) yang tanpa keraguan mencanangkan  ‘kematian’ warganya untuk tetap ditempat.
Semula kami agak ragu-ragu dan bertanya benarkah seorang bupati memilih diksi ‘tinggal landas’ untuk warga yang dikomandaininya?  Benarkan slogan dan jargon mentereng ini sebagai program strategis pemerintahan Kabupaten Ende? Keraguan itu mendorong kami untuk mencoba merunut asal-usul pemakaian frase’ tinggal landas’ itu.  Paling kurang kami temukan dalam laporan Laporan Wartawan Pos Kupang, Romualdus Pius (Selasa 15/3) dengan judul berita ‘ SKPD di Ende Paparkan Rencana Kerja’bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Ende. Dilaporkan, bahwa tema kegiatan itu adalah, “Dengan Strategi Quick Wins Kita Wujudkan Kabupten Ende Tinggal Landas Pada Tahun 2016”.
 Lebih meyakinkan lagi penggunaan ‘tingggal landas’ ini kami temukan pada portal resmi pemerintah Kabupaten Ende di bawah judul, “ Ende Tinggal Landas Antisipatif Perubahan”. Di hadapan peserta Rakor Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi  dan UMKM Tingkat Kabupaten Ende di aula Hotel Flores Mandiri Jln. Melati, Senin (29/2)  bupati mengatakan bahwa  dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat dan upaya percepatan pencapaian target kinerja pembangunan di Kabupaten Ende maka perlu kiat dan inovasi serta komitmen pemerintah daerah Kabupaten Ende   dengan mencanakan tahun 2016 sebagai tahun perubahan yaitu Ende Tinggal landas menuju NTT Baru dan Indonesia Hebat (http://portal.endekab.go.id/home/40-berita/1903-ende-tinggal-landas-antisipatif-perubahan.html).
Persoalannya mengemuka ketika frase ‘Tinggal landas’ diklaim dimaknai berlawanan dengan niat pemerintah. Persoalannya, ini bukan perkara interpretasi tetapi begitulah makna yang sebenarnya. Masalah pokoknya justru pejabat teratas di tingkat kabupaten tidak cermat dalam berbahasa. Celakanya, mereka yang loyal kepadanya akan mendukung jargon yang salah sehingga kesalahannya semakin meluas. Perilaku berbahasa para pejabat yang kurang cermat menjadi bahan pelajaran yang paling berharga dari kasus ini.
Pengasuh Bentara, lalu mengajukan pertanyaan kepada kami, “Mana yang benar Tinggal Landas atau Lepas Landas”. Jawabannya, mudah cermati  saja lema (istilah untuk yang biasanya kita sebut sebagai kata) ‘tinggal’ dan lema ‘lepas’. Manakah dari kedua lema ini yang bisa dijodohkan sebagai ‘pasangan’ yang legal untuk lema ‘landas’ Pada lema tinggal kita tidak menemukan bentuk perluasan dengan lema ‘landas’. Sebaliknya, kalau kita merunut lema ‘lepas’ pasti kita temukan lema ‘landas’. Itu artinya, bentuk yang berterima sesuai dengan kaidah adalah ‘lepas landas’.
Lema ‘lepas’ itu secara leksikal berarti (1) dapat bergerak(lari) ke mana-mana, tidak tertambat (2) bebas dari ikatan, tidak terikat lagi (3) lolos dari kandang (kurungan, kerangkeng) (4) melarikan diri (5) bebas dari hukuman (6) tidak ada sangkut –pautnya lagi, tidak ada ikatan lagi (7) copot, tidak pada tempatnya lagi (8) tanggal tentang gigi (9) bebas, berdiri sendiri (10) tidak melekat lagi, hilang (11) sesudah, sehabis. Lema ‘lepas’ yang mendapat jodoh yang pas yaitu lema ‘landas’  membentuk ‘pasutri’ yang harmonis namanya ‘lepas landas’. “Lepas landas’ berarti  lepas dari landasan, pada waktu bergerak meninggalkan landasan (tentang pesawat terbang).
Kalau maksud sang bupati melepaskan rakyat Ende dari segala yang tidak terpuji maka seharusnya pasutri yang dipilih bukan ‘tinggal landas’ melainkan pasutri ‘lepas landas’. Kesalahan seperti ini jamak terjadi karena orang terlampau latah dan menganggap remeh pada hal kecil. Lema ‘tinggal’ dan ‘lepas’  sepintas itu dianggap sinonim (bermakna hampir sama) tetapi dalam penggunaannya perlu kecermatan dan menghindari sikap berbahasa yang semberono. Ingat, benar dan betul itu sinonim, tidak dan bukan juga sinonim tetapi tidak bisa dipakai sesuka hati untuk suatu jargon nirmakna. Orang bisa mengatakan ‘Ia memperjuangkan kebenaran, tetapi tidak bisa diganti ia memperjuangkan kebetulan’. Orang  bisa mengatakan ‘ia tidak cantik tetapi tidak bisa diganti ia bukan cantik’.
Semoga kita semua dan para pembaca terbantu dengan penjelasan ini dan teristimewa para pejabat publik menjadi pengguna bahasa yang patut dianut sehingga menjadi pejabat anutan bukan pejabat panutan karena selama ini banyak orang menggunakan kata panutan. Karena itu, jangan sekedar  mengumbar jargon karena kata sekedar juga salah dan yang benar adalah sekadar.  
Sekadar anjuran, kita bisa populerkan bentuk ‘tanggal landas’ untuk menggantikan bentuk ‘lepas landas’ daripada menggantikan bentuk lepas landas dengan bentuk ‘tinggal landas’. Bupati Ende membuat kita mendapat pencerahan dan kita menunggu pejabat lain yang cermat berbahasa.

Sabtu, 30 Januari 2016

OPINI "DEMIKIANLAH": KEGADUHAN BERBAHASA



“Demikianlah”: Kegaduhan Berbahasa

Ungkapan yang terasa tidak sedap, “Kegaduhan Berbahasa” yang menjuduli artikel ini sesungguhnya  terlahir dari sebuah insiden kecil dalam  pertemuan pastoral post-Natal tingkat Keuskupan Ruteng awal tahun 2016 ini.  Sebagai pertemuan pastoral, kegiatan seperti ini dinilai amat strategis baik itu terkait peserta pertemuan maupun masalah dan isu aktual yang dibahas. Peserta pertemuan pastoral post-Natal ini adalah para agen pastoral seperti uskup, para imam baik yang berkarya di paroki maupun yang berkarya pada berbagai pelayanan kategorial, komunitas biara, dan utusan Dewan Pelaksana Pastoral (DPP) dari semua paroki di keuskupan Ruteng. Isu pokok yang diangkat merujuk pada isu gereja universal yaitu masalah Kerahiman Allah.  Tema sentral kerahiman Allah ini, dalam konteks gereja lokal dipertalikan dengan proses implementasi hasil Sinode keuskupan Ruteng.
Sinode III Keuskupan Ruteng  (2013—2015) telah menetapkan arah dasar pelayanan pastoralnya dalam rumusan: Persekutuan Umat Allah Keuskupan Ruteng yang Beriman Solid (utuh), mandiri (dinamis) dan solider (transformatif). Rumusan ini tampak dalam berbagai dokumen hasil sinode yang selanjutnya akan diimplementasikan secara bertahap sebagai langkah strategis dalam lingkaran masa 10 tahun dengan fokus yang berbeda. Tahun 2016, ditetapkan sebagai tahun pertama implementasi sinode dengan fokus pada kehidupan Liturgi dengan tema pokok “Liturgi sebagai Sumber Kerahiman Ilahi”. Terkait dengan Liturgi, tampaknya ada perubahan rumusan bahasa dalam teks-teks ibadah dan perayaan karena harus disesuaikan dengan tuntutan liturgi yang berlaku dari Roma. Perubahan rumusan itulah yang melahirkan insiden berupa kegaduhan saat peserta sidang pastoral disuguhi satu rumusan yang tidak lazim. Rumusan tanpa kata ‘demikianlah’.
Tulisan ini tidak bermaksud mengubah apalagi melawan rumusan yang dikehendaki Roma. Tentu semua ingat prinsip klasik ini,"Rome has spoken; the cause is finished" atau dalam bahasa Latin, "Roma locuta, causa finita est". Prinsip ini bermuatan pesan autoritas dan harus dipatuhi. Hal yang sama tampaknya berlaku dalam perkara pemilihan kata untuk teks-teks ibadah dalam liturgi. Rasa bahasa menurut rasa orang Roma harus menjadi rujukan, tanpa mempersoalkan apakah pilihan dan pemakaian kata itu cocok, pas dengan rasa bahasa masyarakat di mana ibadah dan perayaan itu dilangsungkan. Dalam perkara ibadah, tampaknya hukum dan afirmasi akan kesetaraaan dan keunikan setiap bahasa harus dikuburkan. Gagasan tentang inkulturasi termasuk unsur bahasanya tampaknya harus dipertanyakan untuk dilanjutkan kalau bahasa dipandang hanya sebagai unsur elementer. Mungkin umat yang hidup pra-Konsili Vatikan II akan lebih menerima kalau kembali beribadah dan teks ibadah berbahasa Latin jika memang dasar bahasa ibadah itu menginduk pada bahasa Latin.
 Kegaduhan berbahasa dalam momen sidang pastoral keuskupan Ruteng, terkait penghapusan, penghilangan kata “demikianlah” dari semua teks ibadah terutama untuk mengakhiri pembacaan teks kitab suci baik injil maupun teks kitab suci lainnya. Penghapusan kata itu menuai berbagai tanggapan  para peserta sidang. Jawaban pegawang liturgi  singkat saja dan cenderung normatif, “Ini sudah ditetapkan dalam sidang KWI dan sesuai dengan keinginan Roma”. Untuk mengakhiri pembacaan teks kitab suci dan injil, rumusan “Demikianlah Sabda Tuhan” yang selama ini dipakai harus diubah menjadi “Sabda Tuhan”.  Itu artinya, ada proyek raksasa lagi untuk pencetakan buku ibadah yang baru hanya untuk menghilangkan kata “demikianlah”. Ini persis sejajar dengan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia beberapa waktu silam ketika nama SMA diganti menjadi SMU, SMP menjadi SLTP. Miliaran rupiah harus dibuang untuk mengganti satu huruf baik berkaitan dengan buku pelajaran maupun pembuatan stempel sekolah di seluruh Indonesia. Untuk buku-buku ibadah dalam gereja Indonesia tentu bisa menghabiskan miliaran rupiah juga.
Itu kalau kita berbicara tentang proyek pencetakan buku-buku untuk menghilangkan kata ‘demikianlah’ tentu percetakan mendapatkan rezeki berlimpah. Kalkulasi ekonomis memang hanyalah sentilan sampingan tetapi yang paling penting sesungguhnya terkait penggunaan bahasa dalam ibadah dan buku-buku ibadah. Ketika kegaduhan berbahasa ini muncul, beberapa teman imam mempertanyakan itu kepada kami. Kami ditanya bukan dalam kapasitas sebagai ahli teologi dan pakar liturgi tetapi dalam kaitannya dengan masalah bahasa. Sebagai imam, kami memang harus berpegang pada prinsip yang dikatakan autoritas gereja, Roma lucuta, causa finita est, tetapi dari aspek bahasa tentu lain ceritanya.
Penghapusan kata ‘demikianlah’ dari teks-teks ibadah atau buku-buku liturgi tampaknya sederhana kalau merujuk pada keharusan mengikuti bahasa asal (Latin, Roma) tetapi mengejutkan jika dilihat dari dunia bahasa secara umum. Dunia mengakui bahwa bahasa manusia itu unik dan sempurna bagi para pendukung bahasa tersebut. Karena itu, tidak ada bahasa yang dianggap paling sempurna dijadikan rujukan dalam menghadirkan suatu makna secara sempurna.  Sesempurnaan apa pun proses menerjemahkan satu kata dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain tetap tidak akan mengalihkan seluruh makna kata aslinya ke dalam bahasa terjemahannya. Penerjemahan hakikatnya hanyalah upaya untuk mendekatkan makna dua bahasa untuk kepentingan pemakainya. Untuk masyarakat pendukung bahasa Manggarai, misalnya, bahasa Manggarai itu paling sempurna mengungkapkan rasa dan makna dari kata yang digunakannya. Begitu juga pengguna bahasa lainnya di dunia. Kalau prinsip ini yang dirujuk maka keharusan mengalihkan secara harfiah kata dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain tentulah menafikkan keunikan sebuah bahasa.
Kembali pada persoalan bahasa teks dan buku-buku ibadah perihal pemakaian dan penghilangan kata ‘demikianlah’ perlu dijelaskan dalam konteks ranah logika berbahasa. Kata ‘demikianlah’ biasanya mengakhiri suatu pernyataan, penyampaian, informasi, berita. Selama ini kata ‘demikian’, ‘demikianlah’ bisa kita temukan dalam wacana tulis seperti pengumuman, surat undangan, surat pemberitahuan, dsb. Juga kita dengarkan ketika seseroang mengakhiri penyampaian informasi, berita dalam bahasa lisan. Kita bisa dengarkan ucapan dan membaca tulisan seperti: “demikian(lah) yang bisa kami sampaikan, demikian(lah) undangan kami, demikian(lah) pesan yang harus kami sampaikan”, begitu seterusnya. Pemakaian kata ‘demikian(lah)’ di sini pada bagian akhir untuk menegaskan apa yang disampaikan sebelumnya.
Contoh, seorang mahasiswa ketua kelas ditugasi dosennya menyampaikan pesan dosen untuk mahasiswa sekelas agar mengumpulkan tugas akhir kuliah menulis  pada waktunya. Ketua kelas akan menyampaikan pesan itu, dan pada bagian akhir ia akan menegaskan dengan mengatakan, demikian(lah) pesan dosen kita agar tugas akhir kuliah menulis dikumpulkan pada waktunya. Dalam bahasa yang konkret penegasan itu bisa diganti dengan kata sinonim ‘begitu(lah) atau begini(lah) pesan dosen. Apakah logis kalau dalam contoh kasus seperti ini ketua kelas mengakhiri pembicaraannya dengan mengatakan, “kata dosen”, “pesan dosen”?
Contoh kasus sederhana ini kami gunakan untuk menganalogikan kasus penghilangan kata ‘demikian(lah)’ dalam konteks pembacaan, penyampaian pesan Tuhan berupa teks Kitab suci. Dalam ibadat atau liturgi ada yang membacakan teks kitab suci. Pembaca itu berperan sebagai pembawa berita, pesan Tuhan dalam teks kitab suci. Dalam satu ibadat liturgi ekaristi misalnya dibacakaan dua teks masing-masing dari surat Paulus kepada Jemaat di Roma dan dari Injil Lukas. Ketika memulai membaca, pembaca menyampaikan kalimat ini: “Pembacaan dari surat Paulus kepada Jemaat di Roma”. Umat yang hadir atau peserta ibadah sudah dengan sendirinya paham dan sadar (minimal berdasarkan pengetahuan dasarnya tentang liturgi) bahwa yang dibacakan untuk mereka itu bukanlah teks biasa tetapi sabda Tuhan. Karena yang dibacakan itu, hanya penggalan dari surat-surat Paulus, yang dipahami sebagai Sabda Tuhan, beralasan dan logis kalau pada bagian akhir pembacaan itu, pembaca menegaskan dengan mengatakan, “demikian(lah) Sabda Tuhan. Pemakaian kata itu logis karena memang menuntut adanya respon, tanggapan, jawaban umat atau perserta ibadah. Respon itu adalah “Syukur kepada Allah” untuk pembacaan teks selain keempat injil dan “Terpujilah Kristus” untuk mengakhiri pembacaan teks injil.
Dalam aturan liturgi yang baru kata ‘demikian(lah)’ ditiadakan sehingga untuk mengakhiri pembacaan cukup menyampaikan kata, “Sabda Tuhan”.  Pernyataan ini, ‘sabda Tuhan’ tidak membtuhkan respon karena semua peserta ibadah memahami dan menyadari bahwa melalui bacaan-bacaan yang dikumandangkan itu mereka mendengarkan Sabda Tuhan. Mereka hanya memerlukan penegasan yang memungkinkan mereka memberi tanggapan berupa ungkapan ‘Syukur kepada Allah’ dan ‘Terpujilah Kristus’. Penegasan itu disampaikan secara eksplisit oleh pembaca dengan mengatakan, “Demikian(lah) Sabda Tuhan” bukan “Sabda Tuhan” saja. Sekali lagi, ini penjelasan dari perspektif logika berbahasa. Bukan, pertimbangan teologis dan tidak bermaksud melawan KWI dan Roma. Hanya satu yang tetap harus dipegang sebagai prinsip bahwa tidak ada bahasa yang paling sempurna di dunia ini karena semua bahasa itu sempurna dalam dirinya tanpa harus membandingkannnya dengan bahasa yang lain. Orang Indonesia, orang Manggarai, orang Ende, orang Jawa dll. mempunyai bahasa yang sempurna untuk mengungkapkan pikiran, perasaan dan perilaku.
Untuk yang berekonomi pas-pasan, pemberlakukan rumusan baru tanpa “demikianlah”  dalam teks dan buku liturgi tidak perlu takut akan pembengkakan biaya pembelian buku baru. Ekonomisnya pakai saja semua buku lama, tinggal coret atau lewatkan saja kata ‘demikian(lah)’ jika ditemukan di dalam teks. Kalau toh telanjur tetap mengucapkannya karena mempertimbangkan logika berbahasa  dan rasa berbahasa seperti yang kami uraikan, tentu belum dikategorikan sebagai dosa.   Toh, kita yang memakai bahasa itulah yang lebih paham akan nuansa makna setiap kata jauh lebih bermakna dari pada kita terpaksa menggunakan kata lain yang justru mengaburkan makna. Demikianlah uraian kami tentang kata ‘demikianlah’ yang terpaksa tergusur dari halaman buku-buku ibadah dengan harapan tidak menimbulkan kegaduhan berbahasa. Isi ibadah jauh lebih penting daripada formulasi dan bungkusannya. ** (Telah dipublikasikan pada  Flores Pos Edisi Sabtu, 30 Januari 2016)

Minggu, 20 Desember 2015

Opini: Kekuasaan dan Demokrasi Superfisial



Kekuasaan dan Demokrasi Superfisial 

Bone Rampung
Keprodi Pendidikan Bahasa Indonesia
STKIP Santu Paulus Ruteng


Perhelatan akbar pemilihan serentak telah berakhir. Rakyat yang kebetulan diundang untuk memberi hak demokratisnya telah memberi mandatnya pada orang pilihannya dan rakyat yang betul tidak diundang dilupakan saja. Semuanya seakan-akan tanpa masalah, aman, tertib, dan terkendali.  Pertarungan wacana perihal kekuasaan telah usai. Perebutan kekuasaan untuk sementara berhenti tetapi strategi dan trik mengamankan kekuasaan diam-diam diperkukuh untuk periode selanjutnya agar kata petahana (incumbent) tidak terhapus dari kamus politik, demokrasi, dan kekuasaan di tanah air. 
Pasangan yang terpilih secara demokratis akan berlangkah tegap, wajah terangkat, berbangga karena ia yakin sungguh bahwa rakyat memberinya mandat. Pasangan yang terpilih dalam demokrasi semu tentu saja berlangkah tegap, tetapi mungkin akan agak tertuntuk berwajah sembab mendengarkan apa kata hatinya ketika hak rakyat dikondisikan untuk dimandatkan kepadanya. Liputan seputar pilkada merupakan menu pencerdasan masyarakat dari pihak media untuk mengkritisi pemimpin yang betul-betul dipilih rakyat atau yang betul kebetulan dipilih rakyat. 
Flores Pos Rabu (16/12) menurunkan berita rajutan wawancara wartawan senyornya, Frans Obon, dengan pimpinan STKIP Santo Paulus Ruteng Senin (14/14) seputar  pilkada. Salah satu  kata kunci, sekaligus benang merah yang sepantasnya dicermati dari liputan Flores Pos  yakni pemakaian istilah “superfisial” yang dikorelasikan dengan pilkada sebuah perhelatan yang menghabiskan daya miliaran rupiah. “Pilkada  langsung telah menjadi sesuatu yang superfisial” yang dapat dicermati dari perubahan orientasi pemilihan rakyat yang terkesan  berubah dalam waktu yang cepat. Kesan superfisial atau semu ini didasarkan pada kondisi beberapa hari sebelum pemilihan dan hasil penghitungan suara. Narasi seperti penculikan, pembakaran kotak suara, kasus dugaan kecurangan pembukaan segel kotak suara, dan parade masyarakat menuntut hak demokrasi di jalanan  karena merasa haknya dirampas di beberapa daerah akan tercatat sebagai sejarah kelam demokrasi yang ditengarai sedang mati suri.

Kekuasaan itu Relasi dan Integrasi
Politik dan demokrasi yang dilakoni secara superfisial dalam konteks mendapatkan kekuasaan akan melahirkan  kekuasaan yang rapuh dan keropos dari sisi paling dalam. Kekuasaan yang didapatkan dalam suatu permainan semu cenderung defensif dan otoriter. Tendensi perilaku defensif dan otoriter kekuasaan itu akan bermetamorfosis  ke dalam sandiwara kekuasaan yang memaksakan kepatuhan pada kelompok yang sejalan dan dianggap saja loyal terhadap kekuasaan yang sama. Berbagai kepentingan yang diletakkan pada kekuasaan yang diperebutkan dengan sendirinya menodai hakikat demokrasi.
Kepatuhan yang dikondisikan seperti ini melahirkan dan menghadirkan warga masyarakat yang menjadi boneka di tangan penguasa dan akan mudah dijinakkan. Bentuk terburuk dari kekuasaan yang melahirkan kepatuhan yang dipaksakan seperti ini membawa kita pada gagasan Gramsci (Gramsci’s Political Thought) perihal hegemoni kekuasaan. Semua orang tahu bahwa pemikiran kritis Gramsci semakin kuat dirujuk ketika reformasi ditiupkan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang berakar dalam semangat politik yang korup,  kotor, dan koersif.
Perihal kekuasaan, Gramsci menegaskan bahwa kekuasaan harus dipahami dalam relasi termasuk relasi sosial dengan masyarakat sipil. Hanya dalam pemahaman kekuasaan berperspektif relasi seperti ini kekuasaan itu dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat sipil dan bukan secara total dimandatkan kepada aparat negara yang cenderung koersif. Konsep negara yag integral bagi Gramsci pada dasarnya menegaskan konsep baru tentang watak kekuasaan bahwa perjuangan politik tidak terbatas pada perebutan kekuasaan tetapi terutama dan pertama merujuk pada perluasan kekuasaan itu kepada masyarakat sipil. Perluasan karena kesadaran bukan kesadaran yang diarahkan untuk kemudian dikuasai
Implikasi dari gagasan seperti ini semestinya mendorong semua orang untuk berpartisipasi bebas tanpa tekanan dalam menentukan pilihan politiknya. Warga seharus dan semestinya tidak dijadikan pemain sandiwara yang harus berakting seturut arahan sang sutradara yang akan mempertahankan kekuasaan. Lebih tidak bermartabat lagi jika warga yang akan menentukan pilihannya diimingi berbagai janji finansial dan posisi dalam jabatan basah.
Demokrasi semestinya menjadi tarian massal yang mempertontonkan ekspresi yang spontan tetapi tetap harmonis sehingga menyenangkan untuk dinikmati.  Upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan cara melanggengkan kepatuhan pada sejumlah subjek yang dapat dimanipulasi menafikkan konsep relasi dan integral dalam kehidupan bermasyarakat. Hal seperti inilah yang menjadikan kehidupan warga tidak dinikmati sebagai sebuah tarian massal yang melepaskan beban kehidupan. Hal seperti ini pula yang menjadikan momen pilkada bukan sebuah pesta demokrasi tetapi justru menjadi sandiwara yang semu alias superfisial. Ini jelas menyembunyikan api dalam sekam yang akan memberangus demokrasi yang lagi bertumbuh sebagai salah satu wujud revolusi mental.
Resistensi dan Seni Kebohongan
Kekuasaan superfisial pada gilirannya menimbulkan resistensi. Resistensi terhadap kekuasaan akan hadir ketika kelompok yang merasa haknya disampahkan mengetahui skenario sang sutradara yang menduduki kekuasaan. Menghadapi resistensi sebegini, sang sutradara tentu saja akan menggunakan pelbagai jurus sekadar menyembunyikan semua skenario dan membungkusnya secara apik. Di sinilah kehidupan demokrasi semakin rapuh karena sandiwara dibangun di atas sandiwara dan begitu seterusnya mata rantai sandiwara tidak terpustuskan. Jadi, benarlah adagium lama bahwa dunia ini panggung sandiwara karena di atasnya penguasa membangun suatu kebersamaan di atas dasar yang rapuh, merancang kebohongan untuk kebohongan.
Politik dan demokrasi bukan lagi sebagai seni yang mengeskprsikan kebermartabatan seorang warga melainkan seni merangkai kebohongan untuk kebohongan. Seni, kata Picasso adalah kebohongan untuk menyampaikan kebenaran. Karya-karya sastra boleh dianggap kebohongan (fiksi) tetapi bertendensi menyampaikan kebenaran tetang perilaku manusia yang tentu saja berlawanan arah dengan narasi politik dan demokrasi yang nyata untuk membahasakan kebohongan. Masalah pilkada dan tuntutan akan demokrasi yang jujur, adil, bermartabat,  yang disuarakan di jalan-jalan raya sudah menjadi rujukan betapa politik kita menjadi narasi kebohongan yang menopang masa depan yang lebih rapuh.
Kekuasaan Diberi atau Direbut
Aesop, budak Yunani yang hidup 20 abad silam secara sederhana membahasakan betapa kekuasaan itu akan membentuk perilaku seseorang  seperti nyata dalam sebuah kisah (narasi fiktif ) perjumpaan Srigala dan Domba di pinggir sungai. Srigala secara naluri ingin menerkam domba yang sedang melepas dahaga itu di tepi sungai. Srigala masih pura-pura paham hukum karena itu ia mencari soal sebagai alasan menerkam sang domba. Srigala membentak domba yang katanya membuat air keruh dan srigala tidak bisa meminum air. Domba membela diri, “Itu tidak mungkin,  karena tuan  minum di bagian hulu, aku di bagian hilir dan air mengalir dari hulu ke hilir”. Srigala kembali menuduh, “Tetapi lima tahun lalu kamu mengkritik saya sebagai binatang buas”. “Wah, itu tidak mungkin karena aku baru dilahirkan tiga tahun lalu”, kata domba membela diri. “Kalau kau baru dilahirkan, tetapi ibumu yang lakukan itu”, kata srigala sambil menerkan domba itu.
Ini kisah dongeng (fabel) ada unsur kebohongannya tetapi menunjukkan kebenaran tentang kenyataan kekuasaan yang cenderung otoriter. Orang lemah selalu menjadi korban kekuasaan. Ada ajakan dan kebenaran dalam dongeng ini tidak saja ajakan untuk kekuasaan konteks politik tetapi juga untuk semua jenis kekuasaan. Pemimpin terhadap rakyat, orangtua terhadap anak, pendidik terhadap peserta didik, majikan terhadap buruh, polisi terhadap ojek, pemilik supermarket terhadap pelanggan. Persoalan pokoknya terkait bagaimana kekuasaan itu didapatkan. Diberikan karena orang percaya ataukah  diperebutkan dari orang dengan cara yang tidak bisa dipercaya? Tidak perlu dijawab, tetapi cermatilah yang berkuasa itu selama berkuasa! Hal yang tidak kalah pentingnya untuk rakyat adalah berdoa bagi pemimpin yang jujur agar berbuat baik kepada rakyat dan untuk pemimpin yang belum jujur agar pada waktunya mereka berdamai dengan hati mereka sendiri.*(br)
(Dipublikasikan dalam Flores Pos, Rabu, 23 Desember 2015 hlm.12--13)